Lampung Selatan | Mentrengnews.com – 26 Desember 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengumumkan alokasi Dana Desa untuk tahun 2026 sebesar Rp60,6 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program strategis.
Purbaya Yudhi Sadewa dari Kemenkeu RI menjelaskan bahwa sebagian besar dana, yakni sekitar Rp40 triliun, akan dialokasikan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara bertahap selama 6 tahun. Program ini merupakan bagian dari upaya pembangunan desa yang lebih besar, dengan total anggaran mencapai Rp181,8 triliun.
“Selain KDMP, alokasi Dana Desa juga akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat. Sisa dana sekitar Rp20 triliun akan dialokasikan untuk kebutuhan umum desa, dengan rata-rata sekitar Rp273 juta per desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengimbau pemerintah desa untuk mengantisipasi potensi penurunan alokasi dana dan memprioritaskan program-program yang selaras dengan arahan pemerintah pusat.
Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan perekonomian desa.
Semangat Calon Kepala Desa di Tengah Perubahan Alokasi Dana
“Dengan adanya perubahan alokasi dan fokus Dana Desa, muncul pertanyaan: Apakah para calon kepala desa tetap bersemangat untuk berkompetisi dalam pemilihan mendatang? Bagaimana mereka melihat peluang dan tantangan yang ada?
Beberapa calon kepala desa mungkin merasa khawatir dengan penurunan alokasi dana, yang dapat membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan program-program pembangunan.
Namun, di sisi lain, fokus pada pembangunan koperasi dan ketahanan pangan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi calon kepala desa yang memiliki visi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Penting bagi para calon kepala desa untuk memahami secara mendalam arah kebijakan Dana Desa 2026 dan menyusun program-program yang inovatif dan berkelanjutan.
“Dengan demikian, mereka dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pemimpin yang tepat untuk membawa desa menuju kemajuan.
Informasi lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan Dana Desa dapat diakses melalui Sistem Keuangan Desa (SIKD) dan aplikasi OMSPAN TKD dan ALADIN. Kemendes PDTT juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Fokus yang akan disesuaikan dengan Undang-Undang APBN 2026. (Soleh)
