Mentreng.com | Padang – Akibat virus Corona atau Civid – 19 yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia pada saat ini, juga membuat resah rakyat Indonesia. Karena virus Corona yang berasal dari negara Wuhan China ini, sebagian kalangan mendesak agar pilkada serentak 2020 segera dilaksanakan.
Salah seorang Balon Bupati Tanah Datar periode 2021 / 2026, Wahyu Iramana Putra ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, demi keselamatan bersama saya setuju saja pilkada di undur.
“Kalau Pilkada ditunda, pemerintah bisa fokus menangani corona. Dibutuhkan dana triliunan untuk menangani wabah corona ini. Untuk itu, saya setuju saja jika memang Pilkada ditunda,” ungkapnya. Gara-gara wabah corona, masyarakat banyak yang panik. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, maka masyarakat akan kelabakan memenuhi kebutuhan pokok.
“Pemerintah butuh banyak dana untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat di tengah wabah corona ini, apalagi sebentar lagi mau bulan suci Ramadan, dan Idul Fitri,” ungkapnya.
Tambahnya lagi, ini begitu cepat pergerakannya dan masyarakat semakin hari semakin resah. Harus cepat di antisipasi. Yang lebih parah lagi kalau pilkada ini dipaksakan, akan terjadi penghamburan dana yang begitu banyak. Sebanyak 269 Kabupaten / Kota yang akan melaksanakan pilkda ditambah lagi dengan gubernur, berapa biaya yang harus disiapkan. Ucap Wahyu IP.
Semuanya bisa saja diteruskan oleh pejabat yang sekarang ini. Bagaimana mau berurusan sekarang, sementara kantor pemerintah saja tutup sekarang. Jadi kalau kita memang cinta kepada NKRI mari kita selamatkan NKRI, biasa saja kalau dalam keadaan darurat sambung wahyu.
Bagi saya tidak ada persoalan kalau pilkada di tunda, kapan perlu 2021 sampai 2024 nanti tidak usah saja diadakan pilkada, tunjuk saja Plt (Pelaksana Tugas) kan bisa saja. Pilkada memerlukan orang banyak sementara sekarang orang yang berkumpul dengan keramaian dilarang. Nah bagaimana caranya ini, sebelum pilkada pasti akan melakukan sosialisasi, sementara semuanya dilarang. Kan tidak mungkin peserta pilkada tersebut akan membawa alat dan akan diperiksa satu persatu bahwa ini bisa ikut dan ini tidak bisa, tidak mungkin akan seperti itu. Tambah Wahyu.
Di Indonesia, hingga Rabu, 18 Maret 2020, ada 277 orang dinyatakan positif corona, 11 orang dinyatakan sembuh dan 19 orang dinyatakan meninggal dunia. Pemerintah pun mengambil langkat cepat menangani kasus corona ini.
Pemerintah juga sudah menambah saat ini rumah sakit yang menangani corona, bukan hanya 132 tapi juga RS swasta, RS BUMN, RS TNI/Polri. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan Wisma Atlet untuk mereka yang memang tidak bisa dirawat di rumah.
Berbagai kalangan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Permintaan itu bermunculan menyusul wabah virus corona atau Covid-19 semakin meluas di Indonesia.
“Kalau corona meluas dan tak terkendali atau pandemik, penundaan pilkada serentak adalah keniscayaan,” kata Peneliti Politika Research and Consulting, Dudi Iskandar, dikutip dari Tagar.id, Rabu, 18 Maret 2020.
Menurutnya, penundaan Pilkada 2020 merupakan pilihan cermat. Negara bakal menanggung banyak risiko jika tetap ngotot menggelar pesta demokrasi yang rencananya berlangsung pada September 2020 tersebut.
Penundaan adalah pilihan bijak, terbaik dan demi kepentingan rakyat banyak. Terlalu mahal mengorbankan hidup rakyat banyak hanya karena pilkada,” ujarnya.(*)
Berita ini sudah dilansir Bentengsumbar.com dengan judul “Darurat Corona Bisa-Bisa Pilkada Ditunda, Ini Kata Wahyu Iramana Putra”
