Saiful Huda, E,M,S (SHE)
Bencana banjir bandang di Sumatera baru-baru ini memang sangat mengenaskan, dengan ratusan korban jiwa dan ribuan orang yang terpaksa mengungsi. Kerusakan lingkungan memang menjadi salah satu faktor utama yang memperparah bencana ini.
Deforestasi dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan atau pertambangan telah menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga hidrologis, sehingga air hujan tidak dapat diserap dengan baik dan menyebabkan banjir bandang. Selain itu, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga memperburuk situasi, karena sungai tidak dapat menampung air hujan dengan baik.
Beberapa ahli bahkan menyebutkan bahwa bencana ini bukanlah murni bencana alam, melainkan bencana ekologis yang disebabkan oleh ulah manusia. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam melindungi hutan dan menghentikan deforestasi, serta melakukan rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi di area tangkapan air strategis.
Semoga korban jiwa dan kerusakan akibat banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh bisa segera pulih. Banyak pihak yang saat ini masih berduka dan membutuhkan bantuan.
Data terbaru dari BNPB menunjukkan bahwa korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat mencapai 442 orang, dengan 402 orang masih hilang dan 646 orang luka-luka. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi, yaitu 217 orang meninggal dan 209 orang masih hilang.
Bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat memang mendapat perhatian dunia internasional. Banyak kepala negara yang mengirimkan ucapan belasungkawa, termasuk Presiden Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menunjukkan kepedulian dan tanggapannya terhadap bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dengan memerintahkan pengerahan bantuan dan penanganan darurat sejak hari pertama bencana terjadi.
Ditengah proses evakuasi dan penangganan darurat berbagai suara kritis muncul dari aktivis lingkungan dan akademisi. Salah satunya dari pengamat sosial politik seperti Saiful Huda, E,M,S (SHE) sering kali menyoroti bahwa bencana banjir bandang seperti ini bukanlah semata-mata bencana alam, tapi juga ada faktor manusia yang berperan besar.
Menurut Saiful Huda menyebut bencana ini sebagai “takdir semata” adalah bentuk pengalihan isu. Ia menilai banyak bencana ekologis di Indonesia dipincu oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung lama terutama akibat pembukaan hutan untuk perkebunan, pembalakan liar, dan aktivitas ilegal lainnya dapat meningkatkan risiko bencana.”Tegasnya.
Saiful Huda benar-benar menyoroti bahwa banyak bencana ekologis di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan semata-mata takdir atau kesalahan Tuhan. Pembabatan hutan, kebijakan yang tidak tepat, dan kurangnya pengawasan memang bisa memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. “Ujar Saiful Huda EMS dalam keterangannya.
Saiful Huda menyoroti degradasi hutan di Indonesia memang merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama, melibatkan berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kepentingan bisnis, dan kurangnya pengawasan. Bahwa kerusakan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh satu rezim pemerintahan saja, tapi merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik mulai dari Persiden Suharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan hingga Presiden Joko Widodo,”pungkas SHE.
Saiful Huda menyebutkan bahwa data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan lembaga independen menunjukkan penurunan luas hutan yang signifikan dalam periode 2020-2023. Namun, perlu diingat bahwa data ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Saiful Huda menyoroti perbedaan data antara pemerintah dan organisasi lingkungan internasional. Hal ini memang sering terjadi karena perbedaan metodologi dan teknologi yang digunakan. Organisasi lingkungan internasional menggunakan teknologi satelit dan pemantauan yang lebih canggih untuk memantau deforestasi dan perubahan hutan.
Saiful Huda benar-benar menekankan pentingnya transparansi dalam data deforestasi. Jika data independen menunjukkan angka yang lebih tinggi, diatas satu juta hektare, maka perlu ada klarifikasi dan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Transparansi dan akurasi data sangat penting untuk membuat kebijakan yang efektif dalam menjaga kelestarian hutan,”tegasnya.
Namun demikian, hingga kini kurangnya respons resmi dari pemerintah terkait tudingan deforestasi. Meskipun begitu, upaya rehabilitasi hutan dan lingkungan terus dilakukan setiap tahun.
Saiful Huda dalam pernyataan meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membuka penyelidikan menyeluruh terkait dugaan kerusakan hutan dan kebijakan masa lalu yang berkontribusi pada kerentanan ekologi.
Ia menekankan bahwa penyelidikan hukum bukan hanya untuk menyalahkan individu, tapi juga untuk memastikan keadilan ekologis dan memperbaiki tata kelola lingkungan di masa depan.
Saiful Huda menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak memandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat tinggi negara, bahkan presiden terdahulu. Bila ditemukan pelanggaran,”ujarnya.
Belum ada reaksi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan Saiful Huda terkait tudingan kerusakan hutan dan permintaan penyelidikan menyeluruh.
Ditengah dinamika opini publik, Saiful Huda dan tokoh masyarakat lainnya menekankan pentingnya fokus pada penyelamatan korban dan pemulihan daerah terdampak.
Semoga saudara- saudara kita yang menjadi korban meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah, yang terluka segera pulih dan yang hilang dapat ditemukan, kita mendoakan kepada keluarga korban diberikan kekuatan, ucap Saiful Huda menutup pernyataan.
Banjir bandang ini memang menjadi pengingat bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik sangat krusial untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
#Laporan ini akan diperbarui sesuai sesuai perkembangan di lapangan
