Palembang | Mentrengnews.com – Ketua Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumatera Selatan (Sumsel), Yovi Maitaha, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi pada Kamis depan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Aksi ini dilakukan untuk mendesak Kejati Sumsel agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) OKI tahun 2024. Jumat, (14/11/2025).
Yovi Maitaha menjelaskan, sebelum memutuskan untuk menggelar aksi demonstrasi, pihaknya telah mendatangi langsung Kejati Sumsel untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan pengaduan (Lapdu) yang telah mereka sampaikan.
“Kemarin kami tidak membawa massa. Kami mendatangi dan mempertanyakan langsung Lapdu ke Kejati Sumsel. Kami undurkan aksi demonstrasi ke Kamis depan, 20 November ,” ujar Yovi.
SPM Sumsel memberikan waktu kepada Kejati Sumsel hingga Kamis depan untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus dugaan korupsi di Dinkes OKI. Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada tindakan nyata dari Kejati Sumsel, maka SPM Sumsel akan menggelar aksi demonstrasi dengan membawa massa yang lebih besar.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, SPM Sumsel mendesak menjerat pelaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa dugaan korupsi di Dinkes OKI merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan harus ditindak tegas.
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan SPM Sumsel terhadap lambannya penanganan kasus dugaan korupsi di Dinkes OKI. SPM Sumsel menduga ada praktik korupsi yang merugikan keuangan negara di Dinkes OKI pada tahun 2024.
SPM Sumsel berharap Kejati Sumsel dapat bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Mereka juga berharap Kejati Sumsel dapat segera menetapkan tersangka dan membawa kasus ini ke pengadilan.
SPM Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi di Dinkes OKI hingga tuntas. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk membersihkan praktik korupsi di Sumatera Selatan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (Tim/Red)
