Lampung Selatan | Mentrengnews.com – 11 Januari 2026, Jembatan Ply Over Jalan Tol Kekiling yang melintasi wilayah Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, telah lama menjadi perhatian serius bagi masyarakat lokal akibat sering menjadi lokasi berbagai bentuk kejahatan dan konflik pada malam hari. Kondisi penerangan yang sangat minim di area tersebut dinilai menjadi faktor utama yang memudahkan terjadinya aksi pemalakan, pembegalan, hingga tawuran antar kelompok, yang tidak hanya mengganggu keamanan publik namun juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
Pemerintah Desa Kekiling yang diwakili oleh salah satu Kaur, Jayadi, memberikan konfirmasi langsung kepada Mentrengnews.com terkait permasalahan yang telah berlangsung cukup lama tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa pihak desa telah melakukan upaya untuk menangani masalah ini, namun belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari instansi terkait.
“Kami pemerintah Desa Kekiling sudah membuat laporan secara berturut-turut kepada Kantor Urusan Pemukiman dan Tata Ruang (KUPT) Penengahan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait. Bahkan kami juga telah menghubungi petugas PLN, namun mereka selalu menjawab siap-siap aja tapi tidak ada tindak lanjut yang nyata,” ujar Jayadi dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, Jayadi menyatakan rasa kekesalan kepada pihak PLN terkait tanggapan yang dianggap tidak masuk akal. “Kami bahkan diarahkan untuk memasang lampu jalan secara mandiri oleh PLN. Itukah jelas tidak masuk akal, karena kalau kita pasang sendiri berarti instalasinya tidak resmi dan jelas ada pemutusan tanggung jawab dari pihak PLN,” jelasnya.
Tak hanya masalah penerangan, Jayadi juga menekankan bahwa masyarakat dan pemerintah desa juga mengharapkan pertanggungjawaban terkait perawatan jalan di sekitar area jembatan. “Selain lampu jalan, kami juga menginginkan klarifikasi terkait penggunaan anggaran perawatan jalan. Selama ini pembersihan semak belukar dan perawatan dasar selalu dilakukan oleh warga melalui gotong royong, padahal seharusnya ada alokasi dana khusus untuk hal tersebut,” ungkapnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Mentrengnews.com, Camat Penengahan, Syaifulloh S.Pd, M.Pd., menyampaikan tanggapan responsif terkait permasalahan yang telah menjadi beban bagi banyak warga dan keluhan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Beliau mengakui bahwa pihak kantor camat telah menerima berbagai keluhan dan laporan dari masyarakat sekitar, termasuk dari pelaku usaha kecil di sekitar lokasi jembatan dan pengguna jalan yang sering melintas pada malam hari.
“Demi menangani masalah ini secara tepat dan tuntas, besok hari Senin (12 Januari 2026) pihak Kecamatan akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan tinjauan bersama dengan unsur terkait, termasuk perwakilan pemerintah desa dan beberapa tokoh masyarakat. Tinjauan lapangan ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi aktual penerangan di lokasi, mengidentifikasi titik-titik rawan kejadian, serta mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat yang paling dekat dengan permasalahan tersebut,” tegas Camat Syaifulloh.
Setelah melakukan tinjauan lapangan, Camat menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Desa Kekiling untuk menyusun langkah-langkah awal penanganan. Selain itu, kantor camat akan segera menyusun dan mengirimkan surat usulan resmi kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung atau Kabupaten Lampung Selatan terkait, sesuai dengan kewenangan yang berlaku dalam pengelolaan infrastruktur jalan dan penerangan publik. Surat usulan tersebut juga akan mencakup klarifikasi terkait tanggapan dari PLN dan penggunaan anggaran perawatan jalan yang disampaikan oleh pemerintah desa.
“Kita menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Selama ini, kami kerap menerima keluhan dari masyarakat tentang adanya dugaan aksi kejahatan yang terjadi di jembatan tersebut, mulai dari pencurian barang hingga tindakan kekerasan yang terkadang melibatkan anak muda di wilayah kami. Keluhan dari pemerintah desa tentang kurangnya tindak lanjut dari instansi terkait juga menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.
Untuk memperkuat dasar usulan yang akan diajukan, Camat Syaifulloh menyampaikan bahwa pada kunjungan besok pihaknya juga akan mengumpulkan data kejadian yang telah tercatat di Kantor Desa Kekiling dan menggali informasi tambahan dari masyarakat terkait jumlah serta jenis kejadian yang terjadi selama minimal enam bulan terakhir. Data tersebut akan mencakup catatan resmi dari pemerintah desa dan testimoni langsung dari warga yang pernah mengalami atau menyaksikan kejadian tidak diinginkan di lokasi tersebut.
“Pada kunjungan besok, kita akan meminta data kejadian yang terjadi selama beberapa waktu terakhir untuk dimasukkan ke dalam surat sebagai pertimbangan yang kuat dalam usulan yang akan diajukan. Data ini akan menjadi bukti konkrit tentang urgensi penanganan permasalahan penerangan dan keamanan di lokasi tersebut, serta akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada instansi terkait,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Camat juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada pembenahan infrastruktur penerangan semata. “Setelah koordinasi dengan dinas terkait, pihak kecamatan juga akan mengeksplorasi kemungkinan kerja sama dengan Kepolisian Kecamatan Penengahan untuk meningkatkan patroli malam hari di area jembatan, serta membentuk sistem pengawasan bersama dengan masyarakat dan pemerintah desa. Kami juga akan memastikan bahwa setiap tanggapan dari instansi terkait akan diikuti dengan tindakan konkret dan dilaporkan kembali kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai penutup wawancara, Camat Syaifulloh menegaskan komitmen penuhnya untuk mengurus permasalahan ini secara menyeluruh tanpa kompromi. “Nanti kita babin sekalian – mulai dari pengajuan usulan infrastruktur, koordinasi lintas sektor, penindakan terhadap keluhan tidak adanya tindak lanjut, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan aparatur keamanan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami, dan kami akan memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kewenangan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya,” pungkasnya dengan tegas.
Masyarakat mengharapkan bahwa langkah-langkah yang akan diambil pihak kecamatan dapat segera memberikan solusi nyata dan mengakhiri masa-masa dimana jembatan Ply Over Jalan Tol Kekiling menjadi area berisiko bagi semua pengguna jalan. (Soleh)
