KAMI BUKAN PENGEMIS, KAMI ADALAH KONTROL SOSIAL – PILAR KEEMPAT DEMOKRASI
KUOTA FANTASTIS BBM NELAYAN DISOAL, KABID EMOSIONAL MATA MELOTOT – NEGARA DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN PREMAN?
LAMPUNG SELATAN – MENTRENGNEWS.COM – Aroma dugaan penyimpangan penyaluran BBM Solar subsidi untuk nelayan tidak hanya mencuat ke permukaan, melainkan kini mengungkap wajah buruk birokrasi yang memandang rendah pengawasan publik. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, berinisial JN, disinyalir kuat terlibat manipulasi data penerima BBM subsidi – dan yang lebih memprihatinkan, bersikap arogan hingga seperti preman jalanan saat dihadapkan pada kontrol sosial.
KONTROL SOSIAL ADALAH PILAR DEMOKRASI, BUKAN MUSUH YANG HARUS DIINTIMIDASI
Dugaan manipulasi terungkap setelah Ketua Ormas Corong Rakyat Indonesia (Corakindo), Karya Nelson, melakukan investigasi terhadap penerima BBM subsidi berinisial RE di Dusun Keramat, Desa Bakau Heni, Senin (2/2/2026). Saat hendak mengonfirmasi data, Nelson memergoki RE tengah berbincang dengan JN di warung – namun RE langsung kabur melalui pintu belakang saat akan ditanya.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus menghindar? Kami bukan pengemis yang meminta-minta, kami adalah kontrol sosial yang menjadi pilar keempat demokrasi ini!” tegas Nelson dengan nada tegas.
KUOTA FANTASTIS, KAPAL DI RAGUKAN, DISTRIBUSI MENCURI GA PERHATIAN
Berdasarkan data Corakindo, RE mendapatkan kuota BBM Solar subsidi sebesar 4.160 liter per bulan untuk kapal KM Bahtera Albarokah berkapasitas 160 HP – yang keberadaannya dan operasionalnya sangat diragukan.
Lebih ironis lagi, BBM subsidi tersebut diambil di SPBU Jati Agung menggunakan jeriken – praktik yang jelas mencurigakan dan menunjukkan potensi penyalahgunaan besar-besaran.
SIAPA KAU UNTUK MENANYAKAN SAYA? – SIKAP AROGAN PEJABAT YANG MENOHOK
Saat dikonfirmasi di kantor Dinas Perikanan Selasa (3/2/2026), JN tidak membantah pertemuan dengan RE, namun berdalih dalam kapasitas kedinasan. Ketika ditanya urgensi urusan dinas dan adanya surat tugas, JN langsung meledak emosi:
“Apa urusannya dengan kalian?! Tidak perlu!” – ujarnya dengan nada tinggi, mata melotot, dan menuding arah LSM seolah kita adalah gangguan.
Saat Ketua Corakindo mencoba mengklarifikasi, JN bahkan melontarkan kalimat intimidatif: “Apa liat-liat saya?!” – bentaknya dengan wajah memerah kemarahan.
Soal penerbitan rekomendasi, JN berdalih “semua sesuai sistem”, namun ketika ditanya apakah kapal pernah dicek fisik, jawabannya tidak konsisten dan berputar-putar. Di akhir, ia bahkan menantang: “Silakan Beritakan!” seolah tidak ada apa-apa yang salah.
JIKA PEJABAT BERPERILAKU PREMAN, MAU JADI APA NEGARA DEMOKRASI KITA?
Sikap emosional, defensif, dan anti-kritik yang ditunjukkan oknum Kabid ini bukan hanya memalukan diri sendiri, melainkan juga menghina martabat birokrasi negara hukum.
Alih-alih menjalankan transparansi sebagai kewajiban, ia malah memperkuat kesan bahwa sebagian ASN masih alergi terhadap pengawasan publik.
KAMI MENUNTUT:
– Dinas Perikanan Lamsel segera lakukan audit internal menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM subsidi nelayan.
– Aparat Penegak Hukum turun tangan segera menyelidiki dugaan manipulasi data dan penyalahgunaan BBM subsidi.
– Kepala Dinas Perikanan segera evaluasi kinerja dan etika bawahannya – tidak boleh ada pejabat yang berlaku sewenang-wenang.
– Bupati Lampung Selatan jangan tutup mata – BBM subsidi adalah hak nelayan kecil, bukan bancakan oknum yang merasa jadi raja di daerahnya.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi – ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang bergantung pada subsidi untuk mencari nafkah.
Pertanyaan bagi seluruh elemen bangsa: Jika pejabat kedinasan sudah bersikap seperti preman yang tak tahu aturan, memandang rendah LSM dan wartawan – apakah ini masih bisa disebut negara demokrasi? Jika pejabat sudah seperti itu, mau jadi apa Lampung Selatan ini?!
Publik kini menunggu jawaban nyata: MASALAH INI DIBERSIHKAN ATAU DIBIARKAN?
( Soleh : Mentrengnews.com )
