“Saya tak sanggup mengemban jabatan ketua komite di sekolah ini, karena saya sebagai ketua komite hanya di atas kertas saja. Kepala sekolah hanya butuh tanda tangan saya untuk mencari dana. Setelah dana di dapat saya tidak di ikut sertakan lagi. Bagaimana dana tersebut dikelola. Laporan pengelolaanpun saya minta tidak pernah diberikan,” jelas ketua komite.
Zul menambahkan uraian persoalan yang terjadi di sekolah tersebut, mulai dari pembangunan WC untuk siswa yang bersumber dari dana Bansos, Pemungutan uang sebesar Rp 10.000,- yang katanya untuk menambah penghasilan bagi tenaga honorer, uang koperasi sekolah yang dipungut sebesar Rp 35.000 perharinya. Belum lagi masalah pengelolaan keuangan yang lainnya. Tidak ada keterbukaan kepala sekolah. Saya tidak mau menyinggung siapapun, maka dari itu lebih baik saya meletakan jabatan komite sekolah ini,” jelasnya lagi.
Dari pantauan awak media disekolah tersebut ada seorang pekerja bernama Mayzetrimal, yang bekerja sebagai penjaga sekolah dan kebersihan. Mayzetrimal (May) sebagai Petugas kebersihan sekolah tersebut tidak pernah menerima penghasilan tambahan dari uang yang di pungut dari wali murid sebesar Rp 10.000 / bulannya. Bahkan honorer saya direncanakan akan di potong Rp 200.000 dari Rp 300.000 dengan alasan menambah tenaga honorer baru, Ucap May.
Ditambahkan lagi persoalan uang sebesar Rp 35.000 setiap hari dari koperasi sekolah, hanya menambah kesejahteraan guru PNS di sekolah tersebut bukan untuk kemajuan sekolah, katanya lagi.
Dilanjutkan lagi, lebih eronisnya lagi, alat kebersihan disekolah tersebut sangat memprihatinkan kondisinya. Tempat sampah yang kurang, Gerobak pembawa sampah yang hanya tinggal seadanya saja. Ketika diminta membelikan, tidak dibelikan. Pada hal ada dana Bansos yang di kabarkan untuk kebersihan sekolah, tegasnya.
Jika di tanya persoalan keuangan tersebut kepada kepala sekolah, ia menjawab. ” Proyek pulo yang di tanyo -tanyonyo ( proyek pula yang ditanya-tanyanya,” ujar kepala sekolah dengan nada geram. (*)
Editor : Meriyanto
