Mentreng.com | Tanah Datar – Pertemuan MPTD (Masyarakat Peduli Tanah Datar) dengan DPRD Tanah Datar mendapat respon dari Anggota DPRD. Pertemuan yang dilaksanapakan pada Selasa (02/06) di Gedung DPRD Tanah Datar.
MPTD yang di pimpin oleh Harry Prima Hidayat. Sedangkan dari anggota DPRD di terima oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra.SE dan Saidani, serta beberapa anggota DPRD lain.
Kedatangan MPTD bertujuan untuk membahas bagaimana Tanah Datar maju untuk kedepannya serta membahas pungsi DPRD untuk Badan Pengawasan di Daerah Tanah Datar.
MPTD dalam hal ini mengemukakan beberapa hal,
Pertama: Apakah Bapak-bapak sebagai wakil rakyat telah menjalankan pungsi sebagai badan pengawasan.
Kedua : Apakah Penyaluran bantuan terdampak covid-19 sudah sesuai dengan aturan, karna kami melihat dilapangan masyarakat banyak yang tidak mendapatkan pembagian. Karena ada kesenjangan seperti masayarakat yang patut di bantu tidak mendapat bantuan bahkan sebaliknya masyarakat yang tidak patut dapat malah dapat bagian.
Ke Tiga : berapakah harga beras bantuan yang disalurkan kemasyarakat, sedangkan masyarakat yang mendapat bantuan itu menjual dengan harga Rp.5500/6000 dan berasnya hanya beras dolok, sedangkan kami mendengar bahwasanya harga beras tersebut Rp.10500 per kilo.
Ke empat : tentang pungsi pengawasan DPRD, dalam pembangunan Gedung di lapangan Cindua Mato dan pembangunan ditanah yang belum tentu sertifikatnya dan juga pembangunan Pasar yang di balai Tangah.
Kelima : Apakah memang ada aturannya atau undang-undangnya harus membeli beras ke bulog dan bagai mana pengawasan dari anggota dewan yang terhormat.
Anggota DPRD yang hadir langsung menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan. Pertanyaan yang dilontarkan MPTD lansung oleh wakil ketua DPRD, Anton Yondra dari Fraksi Golkar menjawab, dalam pandemi Covid-19 ini masalah anggaran kami satu-satunya DPRD disumatra barat ini yang menganggarkan dana Fokir 100% untuk penanganan Covid dan anggaran perjalanan kami juga di potong sebanyak 4 miliar. Didalam pengawasan kami sudah berjalan dengan semestinya tapi walaupun belum maksimal, dalam penghimpunan data-data, dan data ini memang di serahka kepada nagari. Tetapi ada juga pendamping Nagari yang salah mengimpormasikan seperti di Nagari Kumang. Ujar Anton.
Masalah beras bantuan harganya memang Rp.10500 per kilo dan untuk teknis pembelian kami serahkan ke Pemda, Rp.2500 biaya karung dan Faknya. Sementara anggaran untuk pendistribusian ke masyarakat terdampak sebanyak Rp.3000 per karung. Kami sebagai anggota dewan pun sudah mendatangi Bulog untuk mencek beras yang 100 Ton pertama, memang berasnya bagus ujarnya. Dalam memberi bantuan tentang baju asmat ke puskesmas dan posko-posko itu hanya kami baru pertama yang memberikan sementara dari pemda belum ada.
Dan masalah pembangunan atau tanah yang tidak bersertifikat itu akan kami selesaikan di Komisi (3), dan masyalah Rumah sakit juga sudah kami surati Kementrian Kesehatan kata Anton Yondra, juga masalah rumah dinas ketua DPRD itu sudah di tempati, dan anggaran untuk 2019 tidak dianggarkan karna pemotongan anggaran.
Masalah pasar balai tangah di jawab oleh wakil ketua Saidani menyampaikan, dewan tidak ada haknya untuk eksekusi dan hanya untuk pengawasan, kami pun berharap kepada MPTD untuk membantu mengumpulkan data-data dilapangan. Kami pun akan memanggil OPD terkait dan kami akan undang MPTD maka disana kita akan Konprotir.
Rony Mulyadi Dt.Bungsu menyampaikan, aspirasi saudara sangat kami apresiasi, kami akan membahas di sidang DPRD. Kami juga sangat butuh bantuan dari MPTD, karna dalam pungsi pengawasan untuk Covid-19 ini memang kami kurang dan kami hanya dibawak untuk persetujuan. Maka dari itu kumpulkan lah data-data yang kongkrit untuk kita bahas di pertemuan selanjut nya ujar ketua DPRD Tanah Datar itu sambil menutup pertemuan itu.**
