Mentreng.com | Jakarta, 7 Mei 2025 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan masyarakat tentang praktik pungutan liar oleh ormas terhadap pengusaha.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi. Kami akan bertindak tegas, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat,” tegas Budi dalam keterangan resmi, Rabu (7/5).
Pemerintah melalui Kemenko Polkam telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Langkah ini diambil untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Stabilitas keamanan adalah fondasi utama pembangunan ekonomi. Tanpa itu, kepercayaan investor akan terus tergerus,” ujar Budi, mantan Kepala BIN tersebut.
Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kementerian Investasi, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Tujuannya adalah memastikan ruang publik bebas dari intimidasi dan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu.
Budi mengungkapkan, sejumlah proyek investasi bernilai ratusan triliun rupiah terancam batal akibat gangguan premanisme. “Ini merugikan negara dan masyarakat. Kami tidak boleh membiarkannya,” tegasnya.
Pemerintah juga memastikan akan menindak tegas ormas yang memeras pengusaha atau mengganggu kegiatan usaha. “Negara hadir untuk melindungi warga dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kemenko Polkam telah menggelar rapat koordinasi pada Selasa (6/5) dengan melibatkan 18 kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, BKPM, dan BSSN. Rapat tersebut menghasilkan rencana operasi terpadu untuk memberantas premanisme secara sistematis.
“Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum akan ditindak sesuai hukum. Ini bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap iklim investasi di Indonesia semakin kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk percepatan pembangunan.
Sumber: Kemenko Polkam
