Oleh : Inoki Ulma Tiara
Sesudah reformasi,perubahan kebijakan politik bergerak kencang, yang semula semua pemimpin (presiden, gubernur, walikota dan bupati) dipilih oleh legislatif di setiap tingkatan berubah menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat. Perubahan kebijakan ini melahirkan wajah baru perpolitikan di Indonesia.
Tanggal 5 Juli tahun 2004 pemilihan langsung presiden pertama kali, diikuti oleh lima pasangan calon yaitu: Wiranto dengan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri dengan Hasyim Muzadi , Amien Rais dengan Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla, Hamzah Haz dengan Agum Gumelar. Putaran pertama Pilpres tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Maka dilanjutkan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 diikuti dua pasangan calon yang memiliki suara terbanyak. Putaran kedua dimenangkan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan (sekarang PKS) dan PKPI dengan perolehan suara 60,62%. Pasangan ini mengalahkan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi 39,38%.
Pada Pilpres berikutnya 8 Juli 2009, pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono,diusung oleh 23 partai diantaranya partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). berhasil menjadi pemenang dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
Pilpres tahun 2014 diikuti hanya dua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Muhammad Yusuf Kalla. Joko Widodo-Muhammad Yusuf Kalla menang dengan suara 53,15% mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa 46,85%. Joko Widodo-Ma’ruf Amin diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, serta PKP Indonesia, dan Joko Widodo tercatat sebagai kader PDI-P.
Tahun 2019 kompetisi Pilpres adalah pertarungan ulang (remage) Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dengan wakil yang berbeda, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50% dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,50%. Kemenangan Joko Widodo kali ini diusung oleh 10 partai yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Partai Hanura, PSI, Partai Perindo, PKPI dan PBB.
Pilpres 14 Februari tahun 2024 baru saja berlalu. Berdasarkan keputusan KPU Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan 58,5% suara. Diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB, dan Partai Garuda Republik Indonesia . Prabowo-Gibran mengalahkan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,9%) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,4%).
Kemenangan partainya presiden, tidak sejalan dengan fenomena pemilihan gubernur di Sumatera Barat. Pada tahun 2005 Pilgub dimenangkan oleh Gamawan Fauzi-Marlis Rahman diusung oleh PDIP dan PBB ,sedangkan calon gubernur yang diusung oleh partai SBY (Demokrat) Kapitra Ampera–Dalimi Abdullah (diusung PPP dan Partai Demokrat)memperoleh suara 7,7 persen.
Pada tahun 2010,pada Pilkada Sumbar yang meraih suara terbanyak adalah Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, diusung oleh PKS, Hanura, dan PBR Sedangkan pasangan Endang Irzal-Asrul Syukur yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra(partainya presiden). berada di peringkat ketiga
Pemilihan gubernur 2015 tidak berbeda dengan pilkada sebelunya partai presiden tetap kalah. Irwan Prayitno berpasangan dengan Nasrul Abit dicalonkan oleh partai PKS dan Gerindra mampu mengalahkan Muslim Kasim dengan Fauzi Bahar yang diusung oleh PAN, NasDem, dan Hanura, PDI-P (partainya presiden).
Pada 9 Desember 2020 kompetisi dimenangkan Mayeldi Ansharullah-Audy Joinaldy diusung oleh PKS dan PPP. Partai pendukung utama presiden (PDI-P) dikembalikan mandatnya oleh salah satu calon gubernur. Sehingga PDI-P posisinya di pemilihan gubernur Sumatera Barat hanya sebagai pendukung bukan pengusung.
Melihat fenemona di atas, posisi kemenangan Pilkada di Sumbar dan Pilpres di Sumbar nasional tidak pernah sejalan. Artinya partai penguasa (presiden) selalu kalah di. Sumbar Menjadi dilema adalah bagaimana membangun Sumbar ketika partai gubernur tidak sejalan atau malah menjadi partai oposisi presiden.
Kita tidak bicara idealisme hubungan pusat dan daerah tetapi pragmatisme politik untuk membangun Sumbar. Pragmatisme ini lahir , salah satu alasannya adalah Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat yang kecil 2.848.207.032,88 tahun 2022 (BPS 2023) untuk membangun fisik 19 kabupaten/kota dan 5,75 juta jiwa.
Pembangunan Provinsi Sumbar bergantung pada Dana Anggaran Umum (DAU) dan Dana Anggaran Khusus (DAK) yang berasal dari APBN. Pada tahun 2023 (RI 2023) menyatakan APBD-p sumbar tahun 2023 defisit Rp. 350 miliar, dan sejumlah kegiatan belum terlaksana terancam dicoret.
Sistim politik Indonesia keberhasilan kebijakan politik melalui hubungan personal (kedekatan pribadi) daripada hubungan struktural (formal). Pilkada Sumatera Barat 27 November 2024 nanti memaksa masyarakat Sumbar untuk memilih gubernur yang mempunyai hubungan personal yang dekat dan baik dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pandang jauh ala dilayangkan
Pandang dakek ala ditukiakkan
Nan tuo ala minta sipatan
Samo gadang ala dibaok baiyo
Jo nan ketek ala didangakan
Bakal calon gubernur Sumbar yang mempunyai hubungan personal yang dekat dan baik dengan presiden Prabowo Subianto, untuk Pilkada Sumatera Barat pada tanggal 27 November 2024 , adalah Andre Rosiade. Dan memilih Andre Rosiade , ada sisi lainnya selain alasan pramagtis politik, yang membuat figur ini menonjol.
Pertama Andre sebagai aktivis kampus pernah menjabat posisi prestisius sebagai anak daerah yang kuliah di Jakarta yaitu Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti periode 2000–2001 dan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Barat pada periode yang sama.
Kedua, Andre Rosiade memulai karir politik dari bawah mencalonkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon anggota DPRD Kota Tangerang, meskipun belum berhasil. Tahun 2013 Andre menawarkan ide dan gagasan menjadi bakal calon Walikota Kota Padang tetapi gagal mendapatkan dukungan dari partai politik.
Ketiga, karir politik mulai menanjak ketika beliau masuk dalam struktur Partai Gerindra. Andre awalnya, menjabat sebagai Kepala Departemen Penggalangan Jaringan Mahasiswa dan Pemuda DPP Partai Gerindra. Setelah itu, ia menjadi Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tahun 2019. Pileg tahun 2019 Andre terpilih menjadi anggota DPR RI dari Gerindra. Di Pilpres 2024 Andre Rosiade adalah ketua TKD Sumbar. Pada Pileg 2024 ini, terpilih kembali sebagai anggota DPR RI Gerindra dengan perolehan suara DPR RI tertinggi di Sumbar. Selain menjadi ketua DPW Gerindra Sumatera Barat (2019-2024) Andre Rosiade adalah anggota Dewan Pembina Gerindra (2020-2025) sekaligus juru bicara partai DPP Gerindra yang Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya
Pada akhirnya, pilihan politik bertujuan melahirkan pembangunan kesejahteraan untuk semua.
Percuma kita berdebat dengan teori dan idealisme, ketika provinsi Sumatera Barat semakin hari semakin tertinggal oleh provinsi di sekitarnya. Andre Rosiade bukanlah figur sempurna sebagai bakal calon gubernur Sumatera Barat. Tetapi harapan besar hanya ada padanya, ketika Andre Rosiade terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat hubungan akrabnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatangkan APBN berlimpah untuk Sumatera Barat.
Referensi
Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat. 2023. Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2020-2021. Padang.
RI, Badan Pemeriksa Keuangan. 2023. APBD-P Sumbar Tahun 2023 Defisit RP350 Miliar, Sejumlah Kegiatan Belum Terlaksana Terancam Dicoret. Jakarta. **
