Batusangkar | MentrengNews. Com – Kamis (10/09/2026), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indra Gunalan (IG), melayangkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemarahan tersebut dipicu oleh adanya proyek perbaikan ruas jalan “lnpres Talago Sianak Jorong Gunuang Saribu Koto Panjang. “Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar.
IG menjelaskan sewaktu pembahasan dananya dianggarkan sebesar 1 Milyar Rupiah, ternyata setelah proses tender dan akan dimulai pekerjaan lalu saya konfirmasi kepada CV Sava Engineering Consultan selaku pelaksana. Saya minta kepada mereka plang merek ruas jalan dipisah pisahkan berdasarkan ruas jalan yang dikerjakan. Jadi setiap ruas jalan yang dikerjakan satu plang merek dan berapa jumlah dananya, maka masyarakat tau dan jelas berapa anggaran perbaikan jalan tersebut.
IG melanjutkan, Pak Jon sebagai pihak pelaksana berjanji akan mengkonfirmasikan ke pihak PUPR selaku pemberi kerja kepada CV Sava Engineering Consultan tersebut. Dan saya berharap kepada pihak perusahaan untuk mencantumkan berapa anggaran pekerjaan ruas jalan tersebut. dengan pagu anggaran sebesar Rp1 Miliar, namun realisasi fisik di lapangan hanya mencapai sekitar Rp600 juta lebih.
Dalam suasana dengar pendapat di ruangan fraksi PKB, pada Kamis (10/09/2026), politisi PKB tersebut mempertanyakan kemana hilangnya sisa anggaran senilai hampir Rp400 juta. Ia menuding bahwa porsi biaya operasional (overhead) dalam proyek tersebut terlalu besar dan tidak wajar, sehingga menggerus kualitas dan volume pekerjaan.
“Ini sangat memprihatinkan. Anggaran Rp1 miliar yang berasal dari uang rakyat, hasil kerjanya hanya setara Rp600 juta. Pertanyaannya, kenapa biaya operasionalnya begitu membengkak? Apakah ada kebocoran atau inefisiensi dalam perencanaan?” tegasnya dengan nada tinggi.
Ia mendesak Kepala Dinas PUPR Tanah Datar melalui telepon seluler dihadapan beberapa orang awak media untuk memberikan penjelasan transparan terkait rincian penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, pemborosan di sektor infrastruktur bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengecewakan masyarakat yang mengharapkan jalan yang layak dan tahan lama.
“Kami tidak ingin melihat proyek ‘setengah hati’. Jika biaya operasional memang tinggi, tolong buktikan bahwa itu digunakan untuk pengawasan ketat dan kualitas material terbaik, bukan untuk hal-hal yang tidak produktif,” tambahnya.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak Dinas PUPRmenjawab telepon dari Indra Gunakan, berjanji akan melakukan evaluasi internal dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban yang detail. Mereka berdalih bahwa adanya perbedaan nilai tersebut mungkin disebabkan oleh faktor teknis di lapangan atau efisiensi harga satuan, namun janji ini harus dibuktikan dengan data yang valid.
Indra Gunalan Ketua Partai PKB menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur lainnya untuk memastikan tidak ada lagi praktik pemborosan anggaran yang merugikan kepentingan publik di Kabupaten Tanah Datar.
(Redaksi)
