Tanah Datar | MentrengNews. Com – Kamis (29/10/2926), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan dengan mengangkat tema strategis “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Datar ini menghadirkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera Barat, Muklis, S.H., M.H., sebagai narasumber utama.
Kehadiran Wakajati Sumbar dalam rakor ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran daerah.
Dalam paparannya, Muklis, S.H., M.H. menekankan pentingnya prinsip “Good Governance” dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan bagi aparatur sipil negara itu sendiri. Dengan sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir,” ujar Muklis di hadapan para peserta rakor yang terdiri dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Bendahara Desa se-Kabupaten Tanah Datar.
Muklis juga menyoroti aspek pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Ia mengajak seluruh pengelola keuangan daerah untuk memahami regulasi terbaru serta konsekuensi hukum jika terjadi kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., dalam sambutannya menyambut baik inisiatif penyelenggaraan rakor dengan topik krusial ini. Beliau menyatakan bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan adalah kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan benar, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masukan dari pihak kejaksaan sangat berharga untuk memperkuat sistem pengawasan kita,” ungkap Bupati.
Selain materi dari Wakajati Sumbar, rakor ini juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai tantangan teknis dalam pelaporan keuangan dan best practice dari beberapa OPD yang telah menerapkan standar akuntabilitas tinggi.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar semakin sadar akan urgensi transparansi dan akuntabilitas, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. (Red)
