Oleh : Sari Novita (Mahasiswi Aceh)
Mentreng.com | Aceh – Pada tanggal 11 Mei 2003, terjadi sebuah tragedi yang memilukan di Desa Jambo Keupok, mengguncang tidak hanya masyarakat Aceh, tetapi juga seluruh Indonesia. Kejadian ini melibatkan pembantaian brutal yang dilakukan oleh tentara terhadap warga sipil, dengan aksi pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan yang tidak berperikemanusiaan. Bahkan, tindakan keji seperti membakar hidup-hidup penduduk Jambo Keupok menjadi bagian dari tragedi ini. Keadaan ini sangat mengejutkan, mengingat Indonesia sebagai negara hukum, tetapi tidak menunjukkan empati terhadap tragedi yang menimpa Desa Jambo Keupok saat itu.
Tak dapat dihindari, kejadian ini berdampak besar pada kondisi mental mereka yang menjadi saksi, mengalami, dan menjadi korban tragedi ini. Mereka merasakan kebencian mendalam terhadap aparat militer, dan bahkan hal ini juga berimbas kepada keluarga dan saudara mereka yang terkait dengan korban. Menurut saya, untuk menutupi rasa kebencian ini, peristiwa ini harus mendapatkan keadilan dari negara atau lembaga yang terkait dengan kasus ini.
Berbicara mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada Bab VI bagian kedua, terdapat Pasal 25 yang menyebutkan bahwa prajurit TNI harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal (c) juga menekankan bahwa mereka harus memiliki moralitas yang baik serta patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
Namun, realita di lapangan sangat bertentangan dengan ketentuan tersebut. Masyarakat mengalami kekerasan dan penyiksaan tanpa adanya bukti bahwa mereka terlibat dalam pemberontakan terhadap negara, khususnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam kasus ini. Saat Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) berusaha mengungkap kasus ini, pihak pemerintah seolah-olah ingin menutupinya dengan memberikan alasan bahwa berkas yang diberikan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung tidak cukup bukti untuk mengidentifikasi pelaku.
Padahal, kasus pelanggaran HAM ini termasuk dalam kategori berat. Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus ini tanpa adanya kelalaian, karena ini melibatkan masalah kemanusiaan yang serius. Sangat menyedihkan bahwa 17 tahun telah berlalu, namun kasus ini belum terungkap dan diselesaikan. Apakah tidak ada niat baik dari pemerintah untuk menyelidiki kasus ini? Apakah pemerintah tidak memperhatikan warganya? Ketika masyarakat mencari keadilan sendiri, mereka dianggap melakukan kesalahan, padahal hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Sangat memprihatinkan melihat pelaku kejahatan berjalan dengan bebas tanpa memperhatikan keluarga korban pembantaian. Padahal, pemerintah selalu menekankan pentingnya keadilan dan bahkan mengecam negara-negara lain yang melanggar HAM, seperti Israel terhadap warga Palestina. Apakah pemerintah melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit mereka sendiri terhadap warga negaranya? Kemana rakyat akan mencari perlindungan?
Dari kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan di Indonesia seolah-olah tidak pernah hadir, meskipun Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip keadilan seperti yang tercantum dalam Pancasila, yaitu Sila ke-5 “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apakah pemerintah hanya memandang Pancasila sebagai formalitas ideologi negara atau sekadar menunjukkan citra yang baik di mata negara tetangga atau dunia? Hal ini sungguh memprihatinkan!
Untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku kejahatan yang terlibat dalam pembantaian di Desa Jambo Keupok diadili secara adil dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Prosedur hukum harus transparan dan terbuka, dengan melibatkan lembaga penegak hukum yang independen dan tidak memihak. Hukuman yang setimpal dan tegas harus diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum yang kuat dan adil merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak akan diabaikan.**
