Mentreng.com | Limapuluh Kota – Dari total Rp1,323 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota 2022, hanya Rp196,06 Miliar atau 14,6 persen yang masuk dalam belanja modal.
Dari data Alokasi anggaran terbesar adalah untuk belanja operasi dengan besaran Rp956,25 Miliar atau 72 persen dari total anggaran. Dari jumlah itu, belanja pegawai atau gaji pegawai menjadi yang terbesar, yaitu Rp665,25 M atau 50,02 persen dari total anggaran secara keseluruhan. Sisanya, belanja barang dan jasa Rp247,77 M, belanja hibah Rp37,77 M.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi menyebut bahwa APBD daerah setempat memang cukup banyak untuk belanja modal karena jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS yang cukup besar.
“Kalau untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita itu sebenar 1,296 Triliun. Untuk realisasinya sampai saat ini adalah sebesar Rp459,11 M,” kata dia, Senin (20/6).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Limapuluh Kota, Aneta Budi Putri mengakui bahwa anggaran untuk belanja pegawai cukup besar menyerap APBD daerah.
“Jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kita itu sebanyak 6.319 orang. Meskipun jumlahnya sudah besar, tapi masih banya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kita yang kekurangan pegawai, makanya cukup banyak juga yang menambah dengan tenaga honorer,” kata dia.
Terkait jumlah honorer di daerah tersebut, Aneta Budi menyebut bahwa datanya tidak masuk ke BKPSDM tapi hanya sampai di masing-masing OPD. Diakuinya, anggaran untuk tenaga honorer itu juga cukup besar, sehingga membuat beban APBD untuk belanja pegawai semakin besar.
“Meski datanya tidak masuk ke kita tapi kami pernah melakukan pendataan pada 2019 dan jumlahnya mencapai 1.391 orang. Saya rasa, jumlah itu tidak akan terlalu banyak berubah karena aturannya setiap tahun hampir sama, yaitu tidak boleh melakukan penambahan pegawai honorer dalam jumlah besar,” terangnya.
Terkait tenaga honorer sendiri, sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, pada 2023 nanti tidak akan ada lagi tenaga honorer.
“Terkait tenaga honorer ini kita (Pemkab Limapuluh Kota) masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari Menpan RB,” katanya.
Ini Bukti Kepala Daerah Tidak Menguasai Politik Anggaran
Menanggapi postur APBD Limapuluh Kota yang sebagian besar habis untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang dan jasa untuk operasional pegawai, Wakil Bupati Limapuluh Periode 2016-2021, Ferizal Ridwan menyebut bahwa hal itu menunjukkan bahwa kepala daerah tidak menguasai politik anggaran.
“Sepanjang politk anggaran tidak di kepala daerah maka hal ini akan terus terjadi. Selama ini politik anggaran itu hanya ada di DPRD dan masing-masing OPD,” terangnya.
Menurut dia, dengan hanya 14 persen dana APBD yang bisa digunakan untuk belanja modal, maka akan sulit bagi kepala daerah untuk mewujudkan visi misinya seperti yang ia sampaikan ketika kampanye dulu.
“Efeknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak akan terukur. Membangun tentu sekarang mana yang bisa saja, tidak ada arah yang jelas,” katanya.
Ketika dulu dirinya menjadi Wakil Bupati Limapuluh Kota, dia mengklaim pernah melakukan efisiensi anggaran di OPD melalui rapat yang dipimpinnya selama tiga jam bersama OPD.
“Saat itu saja bisa menghemat Rp100 juta dari OPD hanya melalui rapat selama tiga jam. Artinya di sini, kepala daerah harus memahami azas efisiensi dan prioritas,” kata pria yang karib disapa Buya itu.
Menurut dia, semua pihak di Luak Nan Bungsu itu harus sama-sama bergerak dan menunjukkan kontribusi untuk dapat membangun daerah. “Kita harus menunjukkan kontribusi di bidang keahlian masing-masing demi memajukan daerah yang sama-sama kita cintai itu,” pungkasnya.(*bee)
