Warga Protes, Pengelola Justru Tantang: “Siapa Pelapornya?”
Kalianda, Lampung Selatan | mentrengnews.com – 16 Mei 2026, Niat mulia pemenuhan gizi anak lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menyisakan pahit di tengah masyarakat. Dapur Sentra Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedaton 1 di Jalan Lukah Krinjing RT/RW 004/004 Desa Kedaton 1, Kecamatan Kalianda, yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI), kini menjadi sorotan tajam. Di balik kesibukan melayani ribuan siswa, fasilitas ini dituding sebagai sumber pencemaran yang mengganggu hidup warga sekitar.
Seiring gencarnya operasional dapur setiap pagi hingga siang, tercatat mulai Senin (11/5/2026), aroma busuk menyengat menguar ke pemukiman. Baunya bukan sekadar gangguan ringan, melainkan bau sisa pengolahan makanan dan limbah yang pekat, diduga kuat bermula dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tumpukan sampah yang tak tertangani sempurna. Ancaman nyata mengintai: limbah cair yang dibuang dikhawatirkan telah merembet mencemari aliran sungai dan merusak ekosistem lingkungan warga.
Fasilitas Ada, Tapi Bau Tetap Menyesakkan
Ironisnya, meski dilengkapi sistem penyaringan dan pengolahan limbah, fakta di lapangan bicara lain. Teknologi yang seharusnya menjernihkan dan menghilangkan bau, nyatanya gagal berfungsi maksimal. Warga harus menahan napas setiap angin berhembus dari arah dapur, sementara kekhawatiran akan kualitas air bersih mereka kian membayangi.
“Programnya bagus, kami dukung penuh. Tapi jangan sampai mulut anak-anak bergizi, hidung dan lingkungan kami yang jadi korban. Dampak sampingan harus dipikirkan, jangan asal produksi,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa, enggan disebut namanya.
Warga menegaskan, standar sanitasi bukan pelengkap aturan semata. Sebagai dapur raksasa yang melayani ribuan porsi, pengelolaan limbah adalah nyawa operasional. Jika gagal di situ, seindah apa pun programnya, tetap menyisakan masalah bagi masyarakat.
Alih-alih Perbaiki, Pengelola Justru Tantang Warga
Sikap pengelola dapur justru memicu bara api yang makin membesar. Saat dikonfirmasi soal keluhan bau dan limbah, respons yang muncul bukanlah permohonan maaf atau komitmen perbaikan, melainkan pertanyaan menusuk dan nada tinggi.
“Masyarakatnya siapa? Warga yang mana?,” bentak pemilik SPPG, seolah meragukan keberadaan mereka. Ia mengaku sudah tiga kali ditegur hal serupa, namun berkilah tak pernah ada yang lapor langsung. Bahkan menyebut hubungan akrab dengan aparat desa sebagai bukti tak ada masalah. “Pak RT sering main ke sini, kok dibilang bau? Kami bingung isu ini dari mana,” ujar suami pengelola dengan nada tak terima.
Pengecekan langsung tim media mematahkan semua pembelaan itu. Di lokasi pembuangan, bau busuk menyeruak tajam, dan jejak limbah cair tampak jelas mengalir mencemari tanah dan perairan sekitar. Bukti nyata ada di depan mata, namun ditutup-tutupi.
Pengelola beralasan sudah beroperasi 9 bulan dan sering diperiksa Dinas Kesehatan serta DLH. “Sudah dikontrol berkala, kami taati aturan,” katanya. Lebih parah lagi, ia mendesak media membuka identitas pelapor. “Kalau ada laporan, perbaikan kami lakukan. Tapi heran, kenapa yang diomongin terus ya itu: bau tidak sedap?,” ucapnya ketus.
Pertanyaan besar mengemuka: Apakah izin dan laporan pemeriksaan kertas lebih penting daripada fakta bau yang tercium semua orang? Apakah menanyakan nama pelapor lebih utama daripada membenahi fasilitas yang jelas-jelas bermasalah?
Layani 2.021 Siswa, Warga Tuntut Evaluasi Total
Perlu diketahui, dapur ini menyuplai makanan ke 15 sekolah se-Kecamatan Kalianda, menyasar 2.021 siswa. Besarnya tanggung jawab itu seharusnya dibarengi kesadaran bahwa dampak lingkungan juga tanggung jawab moral.
Warga tak ingin program prestisius ini berubah jadi momok. Mereka mendesak Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup hingga Bupati Lampung Selatan turun tangan langsung. Evaluasi sistem pengolahan limbah, pengecekan kualitas air, dan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran, menjadi tuntutan mutlak.
Dukungan warga terhadap MBG masih ada, namun syaratnya tegas: Jangan korbankan lingkungan dan kesehatan kami demi kelancaran program.
Kades Kedaton: Kritik Adalah Cermin Kekurangan
Menanggapi sikap keras pengelola, Kepala Desa Kedaton, Junaidi S.E., memberikan sindiran halus namun tajam lewat pernyataannya. Lewat pesan WhatsApp, ia mengingatkan pentingnya etika pelayanan publik.
“Saya sarankan pemilik dapur segera sikapi ini dan terima kritik warga. Masukan itu bukan serangan, tapi cermin agar kita tahu kekurangan sendiri. Demi perbaikan bersama, sikapi dengan kepala dingin,” tegas Junaidi.
Kini publik menunggu: Akankah pengelola sadar dan berbenah, atau terus bersikap seolah tak ada masalah di tengah asap dan bau limbah yang terus mengepul?
mentrengnews.com
Mengutamakan Fakta, Menyuarakan Suara Rakyat
Tim Lapangan
