Solok | MentrengNews. Com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Jumat (25/9/2026). Didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wapres menekankan bahwa percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana merupakan prioritas utama pemerintah.
Dalam tinjauan tersebut, Wapres memastikan sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat terpenuhi secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini mencakup pemenuhan logistik dasar, percepatan pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, hingga perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil. Wapres juga menginstruksikan agar pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana tetap berjalan lancar.
Menyinggung beban ekonomi warga, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera mendata masyarakat terdampak yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank HIMBARA.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat di tengah masa pemulihan,” ujar Wapres.
Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan lahan pertanian. Mengingat Kabupaten Solok merupakan lumbung pangan penting bagi Sumbar dan nasional (khususnya komoditas padi dan bawang), pemulihan lahan harus menjadi bagian integral dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat segera bangkit.
Untuk mencegah terulangnya bencana serupa, Wapres mendorong percepatan mitigasi jangka panjang, seperti normalisasi sungai dan pembangunan *sabo dam*. Seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi harus disusun secara sistematis dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Terkait pembangunan hunian tetap, Wapres berpesan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga agar kehidupan sosial-ekonomi mereka tidak terputus.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak dan berkolaborasi,” tegas Wapres, seraya mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat untuk menjaga kekompakan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa normalisasi sungai menjadi prioritas mendesak mengingat curah hujan di wilayah Sumbar masih tinggi. Pemprov Sumbar telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran dan pembersihan sungai secara kolaboratif, dengan dukungan peralatan dari BNPB.
Kepala BNPB, Suharyanto, memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi penanganan di lapangan. Operasi pencarian satu korban yang masih hilang akan terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai prosedur. BNPB juga menyalurkan bantuan tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan untuk rumah rusak berat, serta bantuan masing-masing Rp15 juta (rusak ringan) dan Rp30 juta (rusak sedang).
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, melaporkan bahwa banjir bandang pada Senin (21/9/2026) lalu menewaskan satu orang, satu orang masih dalam pencarian, serta melukai empat orang lainnya. Sebanyak 480 warga terdampak, dengan kerugian infrastruktur sementara mencapai Rp300 miliar.
Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 5 Oktober 2026. Memasuki tahap pemulihan, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp929 miliar yang akan dialokasikan untuk pembangunan tiga unit “sabo dam”, normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, serta perbaikan fasilitas publik dan hunian warga. (Red)
