Subulussalam | MentrengNews. Com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Subulussalam mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI agar segera merealisasikan pembangunan Kanal Lae Mate pada tahun 2027. Desakan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kota Subulussalam, Jaminuddin B., S.Pd.I., M.Si., sebagai solusi permanen untuk mengatasi banjir yang terus berulang di wilayah tersebut.
Menurut Jaminuddin, sepanjang tahun 2026 Kota Subulussalam telah dilanda banjir sebanyak empat kali. Bencana tersebut merendam permukiman warga, memaksa masyarakat mengungsi, melumpuhkan aktivitas ekonomi, serta menyebabkan sejumlah sekolah harus menghentikan proses belajar mengajar.
“Persoalan banjir tidak boleh terus diselesaikan dengan pola tanggap darurat, pembagian bantuan logistik, lalu menunggu banjir berikutnya datang. Masyarakat membutuhkan solusi permanen, bukan sekadar penanganan sesaat setelah rumah mereka terendam,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dampak banjir paling besar dirasakan masyarakat di tiga kecamatan di Kota Subulussalam. Selain itu, aliran air juga berdampak ke wilayah Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Menurutnya, persoalan ini harus dipandang sebagai persoalan lintas daerah karena aliran air dari Aceh Tenggara turut memengaruhi kawasan hilir.
Karena itu, Jaminuddin meminta Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, H. Muslim Ayub, S.H., M.M., untuk mengambil peran aktif memfasilitasi pertemuan antara Wali Kota Subulussalam serta Bupati Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara guna bersama-sama bertemu Menteri PUPR RI.
Menurutnya, perjuangan mengatasi banjir tidak boleh hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Subulussalam. Pemerintah daerah yang terdampak juga harus bersatu memperjuangkan pembangunan Kanal Lae Mate sebagai solusi jangka panjang.
Jaminuddin juga menyoroti kunjungan Tim Kementerian PUPR RI ke Subulussalam pada Minggu (15/11/2026) yang meninjau kondisi Lae Souraya bersama Wali Kota Subulussalam, H. M. Rasyid Bancin. Menurutnya, kunjungan tersebut harus menjadi momentum lahirnya keputusan nyata dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai peninjauan lapangan hanya menjadi agenda seremonial dan dokumentasi. Harus ada kajian teknis, kepastian program, dukungan anggaran, serta target pembangunan Kanal Lae Mate pada tahun 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat sudah terlalu lama hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Karena itu, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret agar masyarakat memperoleh perlindungan yang berkelanjutan.
“Jangan biarkan masyarakat di sepanjang aliran sungai terus hidup dalam kecemasan. Setiap tahun mereka dihantui banjir, kehilangan tempat tinggal sementara, terganggunya pendidikan anak-anak, hingga rusaknya mata pencaharian. Jangan menunggu korban semakin banyak baru semua pihak bergerak. Kami mendorong pemerintah pusat, Kementerian PUPR, DPR RI, serta empat kepala daerah untuk menyatukan langkah dan memperjuangkan pembangunan Kanal Lae Mate,” tutup Jaminuddin. (Rizki M)
