Tanah Datar | MentrengNews. Com – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat resmi menandatangani nota kesepahaman kerja sama dalam pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (ULT P4GN). Acara tersebut berlangsung di Gedung Indojolito, Batusangkar, pada Jumat (20/11/2026).
Langkah strategis ini menjadi tonggak awal berdirinya cikal bakal Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Luhak Nan Tuo, mengingat ancaman peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut telah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa sejak awal masa jabatannya pada tahun 2021, persoalan narkoba menempati urutan teratas dari sepuluh permasalahan utama yang ia temukan di tengah mmasyarakat
Berbagai upaya pendirian BNNK sebelumnya sempat tertunda akibat kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran di tingkat pusat, padahal jaringan pengedar terus bergerak masif hingga menyasar kalangan pelajar.
”Kami ini sudah berstatus gawat darurat narkoba. Jaringan di lapangan bahkan sudah menggunakan senjata api dan menyasar anak-anak sekolah. Level kami di sini bukan lagi sekadar tes urine, melainkan harus menghajar bandar dan pengedar besar. Karena itu, kami sangat berharap kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial saja, melainkan aksi nyata bersama seluruh kekuatan yang ada,” tegas Eka Putra dalam sambutannya.
Eka Putra memastikan bahwa Pemkab Tanah Datar siap memberikan dukungan penuh dan dukungan personel untuk bersinergi dengan jajaran Polres Tanah Datar dan Kejaksaan.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumatera Barat, Toton Rasyid, S.H., M.H., yang hadir langsung sebagai delegasi resmi Kepala BNN RI, mengapresiasi komitmen tinggi Bupati Tanah Datar dalam memerangi narkoba, sebuah isu krusial yang juga masuk dalam salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Toton, di Provinsi Sumatera Barat saat ini baru terdapat empat BNNK dari total 19 kabupaten/kota. Pembentukan ULT P4GN di Tanah Datar merupakan inovasi layanan BNN untuk menghadirkan negara secara langsung di tengah masyarakat guna memperkuat lini hulu (pencegahan) dan hilir (penegakan hukum serta rehabilitasi) secara simultan.
”Berdasarkan survei prevalensi, angka keterpaparan narkoba di Sumatera Barat mencapai 63.903 jiwa dari 5,4 juta penduduk, sebuah rasio yang tergolong tinggi. Selain itu, modus peredaran kini telah bertransformasi secara digital melalui media sosial dan menyasar berbagai lapisan lingkungan,” ujar Toton Rasyid.
Untuk membentengi generasi muda di lini hulu, Toton mendorong adanya insersi kurikulum anti-narkoba di tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP melanjutkan langkah serupa yang mulai diterapkan pada muatan lokal Keminangkabauan di tingkat SMA/SMK di Sumbar.
Sedangkan di lini hilir, ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang perawatan (Bed Occupancy Rate/BOR) di rumah sakit daerah untuk layanan rehabilitasi pecandu kategori sedang hingga berat.
”Kondisi kita saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Melalui pembentukan unit layanan ini, minimal kita sudah bisa memulai pelayanan dasar serta rehabilitasi rawat jalan di Tanah Datar, sehingga masyarakat yang sudah terpapar tidak terus menjadi pangsa pasar jaringan narkoba,” pungkasnya.(Tim)










