Batusangkar | MentrengNews. Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk menyimak siaran langsung penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, pada Jumat (14/08/2026).
Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Tanah Datar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Anton Yondra, dan dihadiri oleh Bupati Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadli, unsur Forkopimda termasuk Komandan Kodim 0307/Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh anggota dewan.
Dalam amanatnya yang disiarkan secara nasional, Presiden Republik Indonesia memaparkan postur APBN 2027 yang difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi jangka panjang, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil. Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi belanja negara dan optimalisasi penerimaan pajak untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar menyatakan bahwa penyampaian RUU APBN ini menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Program Pembangunan Daerah (PPPD) tahun 2027. “Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Kami di DPRD akan mencermati alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Tanah Datar,” ujarnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE., MM., menambahkan bahwa eksekutif daerah akan segera melakukan penyesuaian program kerja sesuai dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Nota Keuangan. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang mengalir ke Tanah Datar digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Komandan Kodim (Dandim) 0307/Tanah Datar, Letkol Arm Hendriyana, S.Sos., M.M., yang turut hadir menegaskan dukungan TNI terhadap stabilitas nasional yang menjadi prasyarat terlaksananya pembangunan. “Anggaran yang kuat memerlukan situasi keamanan yang kondusif. Kodim 0307/TD siap bersinergi dengan Pemda dan DPRD untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.
Selain mendengarkan pidato presiden, peserta rapat paripurna juga diajak untuk berdiskusi singkat pasca-acara mengenai implikasi kebijakan fiskal baru bagi Kabupaten Tanah Datar. Suasana ruang paripurna tampak serius namun dinamis, mencerminkan keseriusan legislatif dan eksekutif daerah dalam merespons arah kebijakan pusat.
Dengan disimaknya RUU APBN 2027 ini, Pemkab dan DPRD Tanah Datar berharap dapat merancang strategi pembangunan yang lebih terukur, inovatif, dan berpihak pada rakyat, sejalan dengan visi Indonesia Maju menuju satu abad kemerdekaan.**
