BATUSANGKAR | MentrengNews. Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna ke-IX Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 pada Senin (15/6/2026). Agenda utama rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Anton Yondra ini adalah mendengarkan Tanggapan dan/Atau Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap Pandangan Umum Delapan Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda termasuk Komandan Kodim (Dandim) 0307/Tanah Datar Letkol Arm Hendriyana, S.Sos., M.M., serta Kapolres Tanah Datar. Kehadiran penuh unsur eksekutif dan keamanan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Tanah Datar dalam merespons masukan legislatif.
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Eka Putra secara rinci menjabarkan penjelasan teknis dan kebijakan terkait delapan poin utama yang menjadi sorotan fraksi-fraksi sebelumnya. Bupati menegaskan bahwa surplus anggaran sebesar Rp62,17 miliar yang dicapai pada TA 2025 merupakan hasil dari efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah, bukan karena pengurangan program prioritas.
Poin-Poin Kunci Jawaban Bupati:
1. Terkait Infrastruktur Nagari: Bupati menjamin bahwa surplus anggaran akan diprioritaskan untuk penyelesaian proyek infrastruktur dasar di nagari-nagari yang tertunda akibat bencana alam awal tahun 2025, sesuai permintaan Fraksi Golkar dan Gerindra.
2. Bantuan Sosial & Bencana: Pemkab telah membentuk tim verifikasi independen yang melibatkan tokoh masyarakat untuk memastikan penyaluran bantuan bencana dan kemiskinan ekstrem tepat sasaran, menjawab kekhawatiran Fraksi PDI Perjuangan.
3. Transparansi Digital: Bupati berkomitmen mempercepat implementasi sistem Open Budget yang dapat diakses publik secara real-time melalui aplikasi “Tanah Datar Cerdas” mulai kuartal III-2026, sebagaimana diusulkan Fraksi NasDem.
4. Tindak Lanjut BPK: Seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti dengan sanksi administratif bagi pihak yang lalai dan perbaikan sistem pengawasan internal oleh Inspektorat, seperti yang ditegaskan Fraksi PKS.
5. Pendidikan & Kesehatan: Alokasi tambahan akan diberikan untuk insentif guru honorer dan revitalisasi alat kesehatan di Puskesmas terpencil, merespons aspirasi Fraksi Demokrat.
6. UMKM & Pariwisata: Dana promosi wisata akan ditingkatkan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha swasta, sementara dana bergulir UMKM akan diperluas jangkauannya, sesuai harapan Fraksi PAN.
7. Ketahanan Pangan: Program lumbung pangan nagari akan diintegrasikan dengan dinas pertanian untuk memastikan distribusi bibit dan pupuk subsidi lebih merata, menjawab concern Fraksi PPP.
“Kami menyadari bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Namun, kami berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jawaban ini kami sampaikan dengan keterbukaan penuh, dan kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut dalam tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus),” ujar Bupati Eka Putra.
Menanggapi jawaban Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, menyatakan apresiasi atas respons cepat dan substantif dari eksekutif. “Jawaban Bupati cukup komprehensif dan menyentuh akar permasalahan yang diangkat fraksi. Ini modal bagus untuk kita masuk ke tahap pembahasan tingkat I. Kami harap komitmen ini benar-benar dieksekusi di lapangan,” katanya.
Usai mendengar jawaban Bupati, rapat paripurna menyepakati untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025. Pansus akan bertugas melakukan pembahasan mendalam, termasuk kemungkinan melakukan kunjungan kerja ke lokasi-lokasi proyek strategis untuk verifikasi fisik.
Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Arm Hendriyana, yang hadir dalam kesempatan tersebut menilai bahwa dinamika demokrasi di Tanah Datar berjalan sangat sehat. “Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif yang konstruktif seperti ini adalah contoh terbaik bagi stabilitas daerah. TNI mendukung penuh proses ini demi kesejahteraan rakyat Tanah Datar,” pungkasnya.
Rapat Paripurna berikutnya dijadwalkan akan mendengarkan laporan pembentukan Pansus dan dimulainya pembahasan tingkat I. **
