Aceh Tamiang | MentrengNews. Com – (12/08/2026), Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, S.Psi, menanggapi polemik terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai pergantian Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Surabaya yang dikaitkan dengan isu gender.
Menurut M. Prawira Haji, persoalan tersebut semestinya dilihat dari aspek profesionalitas, kemampuan menjalankan tugas, serta efektivitas program, bukan semata-mata dari jenis kelamin pejabat yang bersangkutan.
Ia menilai, apabila seorang pejabat dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal, khususnya dalam mendukung penyerapan hasil produksi peternak lokal, maka evaluasi maupun pergantian merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja.
“Menurut kami, pernyataan Menteri Amran harus dilihat secara objektif. Kalau persoalannya adalah kemampuan menjalankan tugas dan penyerapan hasil produksi peternak, maka ukurannya adalah profesionalitas dan kinerja, bukan gender,” ujar M. Prawira Haji.
Ia menjelaskan, penyerapan telur secara langsung dari peternak lokal memiliki arti penting bagi keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Menurutnya, penyerapan hasil produksi yang berjalan baik dapat membantu menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak ayam petelur.
Prawira menegaskan, apabila pejabat yang bersangkutan laki-laki sekalipun tetapi tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, maka evaluasi atau pergantian juga seharusnya tetap dilakukan.
“Kalau yang bersangkutan laki-laki dan ternyata tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, tentu harus dievaluasi juga. Jadi jangan persoalan ini kemudian diarahkan menjadi persoalan gender. Yang paling penting adalah apakah tugasnya dapat dijalankan secara profesional dan apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi peternak,” tegasnya.
TMI Aceh Tamiang juga berpandangan bahwa program pemerintah yang melibatkan hasil produksi petani dan peternak lokal harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha di daerah. Penyerapan produksi lokal, menurut Prawira, merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius agar program pemerintah tidak justru membuat petani dan peternak kesulitan mendapatkan pasar.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak memperlebar polemik menjadi isu yang dapat mengaburkan substansi persoalan. Menurutnya, kritik maupun evaluasi terhadap kinerja pejabat seharusnya dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur.
“Kami menghormati perhatian Komnas Perempuan terhadap perlindungan dan kesetaraan perempuan. Namun dalam konteks ini, kami berharap persoalannya tetap dilihat secara proporsional. Jika memang yang dievaluasi adalah kinerja, maka mari kita bicara tentang kinerja,” katanya.
Lebih lanjut, Prawira menegaskan bahwa TMI Aceh Tamiang mendukung langkah-langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat petani dan peternak lokal. Ia berharap pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam penyerapan komoditas peternakan, dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan berpihak kepada keberlanjutan usaha rakyat.
“Pada akhirnya yang harus menjadi tujuan bersama adalah keberhasilan program, terjaminnya penyerapan hasil produksi, serta meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak. Kalau pejabatnya mampu bekerja secara profesional, tentu harus didukung. Kalau tidak mampu, tentu harus dievaluasi. Itu prinsip yang objektif dan berlaku untuk siapa pun,” tutup Prawira Haji Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang. (Rizki M)
