Oleh : Gugun Gumilar, PhD (Cand) di Dublin.
Pahlawan guru-guru honorer itu mengisi ruang kelas, mengajar, mendidik, mencerdaskan anak bangsa walapun statusnya tidak jelas. Guru honorer diakui hanya saat mengajar tetapi giliran bicara kesejahteraan tenaga pendidik, Negara merespon beragam alasan. Kondisi itu terus terjadi pada pahlawan bangsa yaitu nasib guru honorer yang terus memprihatikan. Guru honorer masih dibayar di bawah upah minimum kabupaten (UMK) hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal, Guru honorer rata-rata berpendidikan Sarjana bahkan Magister dan menjadi garda terdepan pendidik generasi Indonesia. Situasi ini terus terabaikan oleh negara. Tanggung jawab mereka begitu sangat mulia. Ketulusan para Guru honorer terus mengajar dan mendorong generasi muda Indonesia yang unggul dan berkarakter.
Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus oleh Negara. Negara harus mengambil inisiatif dan terobosan untuk menyejahterakan pahlawan guru honorer. Program yang telah dirancang oleh Negara adalah mengangkat Guru honorer menjadi aparatur sipil negara perlu terus diperhatikan pengangkatan secara bertahap (step by step). Guru honorer ingin segera diangkat, mengingat masa pengabdian yang sudah begitu lama bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Penempatan untuk menjadi CPNS tidak sebanyak jumlah para guru honorer. Sehingga, Negara pun menjadikan pahlawan guru honorer yaitu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, pada proses di lapangan tidak sesuai denga realita. Sebetulnya, jalan ini merupakan salah satu langkah Negara mewujudkan kesejahteraan. Guru honorer merupakan profesi sangat mulia sebagaimana yang digembor gemborkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Namun, pidato saja tidak cukup dan menyelesaiakan masalah yang terjadi di lapangan.
Kesejahteraan dapat diukur dari tingkat gaji. Seharusnya gaji pahlawan guru honorer perlu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan gaji menjadi tolok ukur Negara dalam meningkatkan kesejahteraan gaji guru honorer perlu diambil dari APBN/APBD pemda atau pemprov. Selain itu juga bisa diambil dari sumber-sumber dana lainnya yaitu salah satu sumber dana dari corporate social responsibility (CRS) perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD atau lainnya. Coba bayangkan jika BUMN atau BUMD atau perusahaan dapat menggaji para komisaris yang sangat fantastis, milyaran per bulan Negara keluarkan, juga fasilitas yang sangat berkelas. Di satu sisi, kita miris pahlawan Guru honorer di setiap pelosok dan pulau terdepan yang setiap hari mencerdaskan kehidupan bangsa nasibnya semakin tidak jelas. Kehidupan mereka terabaikan oleh negara. Jika gaji para pejabat itu dipotong atau diambil dari dana CSR untuk penggajian guru. Ini bisa menjadi solusi untuk kebaikan bersama. Gerakan ini akan dapat membuat senyum kepada saudara-saudara kita yaitu pahlawan guru honorer.
Kebijakan pemerintah daerah kepada para Pahlawan Guru Honor perlu dikritisi dan dikaji. Banyak juga dana-dana bantuan operasional sekolah (BOS) dikorupsi oleh para pejabat daerah. Ini sangat miris di saat Negara sedang sulit. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan nasib mereka, rendahnya gaji guru honorer sering kali diakibatkan oleh anggaran APBD rendah untuk mereka. Pejabat daerah acuh tak acuh kepada Guru honorer. Kebijakan pemerintah daerah mesti kita dorong dengan menggandeng lembaga yang mempunyai uang seperti BUMD untuk kesejahteraan Guru honorer. Gubernur, Walikota, Bupati punya tanggung jawab moril kepada mereka yang berjuang setiap mencerdaskan setipa hari di sekolah. Hal ini senada di sampaikan oleh Matthew Springer dan Catherine Gardner (2010) dalam kajiannya “Teacher Pay for Performance: Context, Status, and Direction”. Mereka berdua menyebut bahwa gaji yang layak merupakan sebuah keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah negara.
Para Pahlawan bangsa, Guru honorer terus menunggu kebijakan para pemimpin Negara baik di pusat dan di daerah untuk meningkatkan kualitas kesejahteran para guru honorer. Mereka adalah para pendidik yang tak pernah lelah mendidik generasi penerus bangsa Indonesia. Guru menunggu bukti yang nyata, bukan hanya sekedar janji semata.(MI)
