Lampung Selatan | Mentrengnews.com – 3 April 2026 — Kinerja DPRD Kabupaten Lampung Selatan kembali menuai badai kritik. Kali ini, Kritik pedas datang dari Ketua Umum LSM Pro Rakyat Lampung, Aqrobin AM, yang secara langsung menyindir dan menuntut pergantian kepemimpinan di lembaga legislatif tersebut dinilai gagal menjalankan fungsi dan tidak memiliki wibawa.
Kritik keras, Tegas dan Pedas ini dilontarkan menyusul fenomena ketidakdisiplinan waktu dan sering absennya para anggota dewan, termasuk saat agenda penting rapat paripurna bersama Wakil Bupati Lampung Selatan, Selasa (31/03/2026) lalu. Menilai Ketua DPRD tidak tegas menindak, Aqrobin melontarkan lima poin tuntutan yang sangat memojokkan.
“Leadership Lemah, Hanya Untung Suara Bukan Kapabilitas”
Dalam poin pertamanya, Aqrobin meragukan kapabilitas pimpinan DPRD saat ini. Ia menilai bahwa sejak dilantik hingga sekarang, sosok yang memimpin tidak memiliki bekal pengalaman yang cukup sebagai wakil rakyat, sehingga wibawanya nyaris tidak terasa.
“Kami meragukan kemampuan dan leadership Ketua DPRD saat ini. Selain memang belum memiliki pengalaman yang mumpuni, wibawanya sangat kurang.
Mereka duduk sebagai pimpinan bukan karena kapabilitas, tapi semata karena faktor keberuntungan meraih suara terbanyak di dapil masing-masing,” serang Aqrobin dengan pedas, Kamis (2/4/2026).
Anggota Dewan Minim Tanggung Jawab, Masih Budaya “4D”
Lebih jauh, aktivis ini menyoroti rendahnya rasa tanggung jawab para wakil rakyat. Bagi Aqrobin, kehadiran fisik di gedung dewan tidak diimbangi dengan kinerja yang nyata, sehingga dikhawatirkan masih menganut budaya lama yang merugikan rakyat.
“Anggota dewan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat rendah terhadap jabatan dan amanah yang mereka emban. Jangan sampai publik menilai mereka masih menganut budaya busuk 4D: Datang, Duduk, Diam, Duit. Hanya datang ambil gaji dan tunjangan, tapi kerja nol,” tegasnya.
Desakan Tegas: Evaluasi Total, Jika Tidak Mampu Segera Diganti!
Aqrobin meminta agar Ketua dan unsur pimpinan DPRD serta partai politik pengusung segera bertindak tegas. Evaluasi kinerja harus dilakukan, sanksi tegas harus diberikan bagi yang melanggar disiplin.
Bahkan, dalam tuntutan akhirnya, LSM Pro Rakyat menyarankan agar jika pimpinan dinilai tidak mampu, maka jalan terbaik adalah diganti.
“Kami minta pimpinan fraksi dan partai mengevaluasi kadernya. Berikan teguran dan sanksi tegas jika tidak disiplin. Khusus untuk Ketua dan unsur pimpinan, bila perlu segera diganti dengan kader yang jauh lebih mampu dan berwibawa,” tandasnya.
“Karena jika pemimpinnya saja tidak punya kemampuan dan wibawa, maka ini akan berdampak fatal pada kinerja DPRD secara keseluruhan. Marwah lembaga ini hancur, dan rakyat yang menjadi korban,” tutup Aqrobin AM dengan nada tinggi.
Redaktur Mentrengnews.com
Penulis : Sholeh MTV
Berita dan informasi terbaru, terupdate, dan terpercaya.
