Tanah Datar | MentrengNews.com – Implementasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk percepatan penanganan pascabencana membuahkan hasil nyata. Setelah sempat terputus selama satu setengah bulan akibat banjir bandang, akses vital yang menghubungkan Ruas Jalan Sitangkai–Tanjung Ampalu di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung kini kembali normal.
Jembatan Bailey yang dibangun Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) telah bisa dilalui kemdaraan sejak 9 Juli 2026. Kehadiran jembatan tersebut mengakhiri masa isolasi yang selama 1,5 bulan menghambat mobilitas masyarakat serta melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan distribusi barang di kawasan tersebut.
Jembatan sebelumnya putus diterjang banjir bandang pada 20 Mei 2026. Akibatnya, masyarakat kehilangan jalur utama penghubung antara Tanah Datar dan Sijunjung. Selama akses terputus, warga harus memutar melalui jalur Kumani–Tanjung Bonai Aua–Koto Panjang–Tigo Jangko–Pangian Lintau dengan tambahan jarak sekitar 19 hingga 20 kilometer dengan waktu tempuh mencapai satu jam.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang bersekolah maupun kuliah di Tanah Datar harus menempuh perjalanan jauh setiap hari sehingga biaya transportasi meningkat. Padahal sebelumnya perjalanan hanya memerlukan waktu beberapa menit.
Tidak hanya itu, distribusi hasil pertanian, perkebunan, serta kebutuhan pokok masyarakat juga ikut terganggu. Para petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga jasa angkutan mengalami penurunan pendapatan karena akses logistik terhambat.
Kini kondisi tersebut berangsur pulih. Arus kendaraan kembali ramai melintasi Jembatan Bailey. Bus penumpang, truk ekspedisi, kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan, mobil pikap, hingga sepeda motor kembali menggunakan jalur tersebut. Para pelajar pun kembali dapat berangkat dan pulang sekolah melalui akses jembatan tampo yang kini telah diperbaiki.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki mengatakan pembangunan Jembatan Bailey merupakan bagian dari percepatan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan dampak bencana sesuai arahan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
“Total anggaran pembangunan Jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pemanfaatan dana TKD dalam penanganan bencana sehingga masyarakat dapat kembali lancar beraktivitas secepat mungkin,” ujar Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Sumbar, Mitra Hengki.
Ia menjelaskan, Jembatan Bailey yang dibangun memiliki panjang 42 meter dengan lebar 4,2 meter serta mampu menahan beban kendaraan hingga 15–20 ton.
Menurutnya, proses konstruksi yang paling memakan waktu adalah pembangunan pondasi tapak rangka atau abutment jembatan yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran sekitar Rp800 juta. Sementara pengadaan konstruksi Jembatan Bailey sendiri menelan biaya sekitar Rp4,1 miliar.
“Perakitan jembatan dimulai pada 6 Juli dan tiga hari kemudian, tepatnya 9 Juli, sudah dapat dilalui masyarakat. Pekerjaan yang paling lama memang pada pembangunan tapak jembatan dan ditargetkan selesai seluruhnya pada awal Agustus mendatang,” jelas Mitra Hengki.
Ia menegaskan, Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi cepat untuk mengembalikan fungsi transportasi sembari menunggu pembangunan jembatan permanen yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.
“Meski bersifat sementara, Jembatan Bailey memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat digunakan bertahun-tahun dengan kapasitas beban hingga 15 sampai 20 ton,” katanya.
Menurut Mitra Hengki, percepatan pembangunan jembatan tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana.
“Ini membuktikan bahwa Pemprov Sumbar selalu hadir dan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil mengatakan putusnya jembatan membuat masyarakat benar-benar terisolasi selama satu setengah bulan. Seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur alternatif yang jauh lebih panjang.
Ia menyebut sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan perekonomian pada sektor perkebunan karet. Selain itu, sebagian masyarakat lainnya berprofesi sebagai peternak ayam petelur, selama akses terputus, mereka kesulitan mendistribusikan hasil produksinya.
“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat praktis lumpuh. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena aktivitas ekonomi berhenti. Sekarang setelah Jembatan Bailey dibuka, usaha masyarakat mulai berjalan kembali dan ekonomi kembali bergerak,” katanya.
Pendi mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar yang dinilainya tanggap merespons kebutuhan masyarakat dengan segera membangun akses penghubung tersebut.
Rasa syukur juga disampaikan Rela Islamiah (26), pemilik warung di sekitar lokasi jembatan. Ia mengaku dapat kembali membuka usahanya setelah arus lalu lintas kembali normal.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pemilik Rumah Makan Elok Basamo, It (60). Sejak jembatan kembali difungsikan, rumah makan miliknya kembali beroperasi dan mulai ramai dikunjungi pelanggan.
“Kami sudah buka lagi sejak jembatan beroperasi. Sopir-sopir truk yang dulu biasa singgah kini mulai kembali datang. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bapak Gubernur Mahyeldi dan Bapak Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, karena akses ini bisa cepat dibuka kembali. Masyarakat sangat terbantu karena sekarang bisa kembali menjalankan usaha,” tuturnya.(Red).
